Galau Tembakau

Polemik pembatasan rokok bergulir dari isu kisruh buruh hingga kerugian Negara. Siapa yang sesungguhnya dirugikan?

Sebelum ribut-ribut soal cukai rokok, sejak tahun 2003, 180 negara sudah tunduk pada ketentuan pembatasan tembakau yang termaktub dalam Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Berita baiknya dari fakta tersebut adalah dari segi statistik, tinggal 8 negara yang belum menandatangani FCTC. Berita buruknya adalah Indonesia termasuk dalam 8 negara tersebut. Hingga saat ini.

Argumentasi utama yang diimplisitkan oleh pemerintah Indonesia atas sikapnya tersebut adalah berkaitan dengan kebingungan untuk mengatur konversi buruh dari industri rokok yang sangat besar jumlahnya dan isu utama lainnya adalah perihal cukai rokok sebesar Rp103,02 triliun (tahun 2015) dari total cukai negara sebesar Rp144,6 triliun, yang tentu membuat penghitung pendapatan Negara ini enggan move on dari ketergantungan terhadap industri rokok.

Konon katanya, dua isu di atas sebegitu signifikannya sehingga bukan hanya 70 juta penduduk Indonesia saja yang ketergantungan rokok, ekonomi kita juga galau tanpa rokok.

Mari kita ukur bersama tingkat kegalauan ekonomi kita tanpa rokok. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia memperkirakan sekitar 6,1 juta orang bekerja di industri rokok di tahun 2015, yang kebanyakan terpusat di Jawa. Dalam konteks perekonomian di Pulau Jawa, jumlah tersebut signifikan, apalagi dikerucutkan ke perekonomian Jawa bagian tengah dan timur yang notabene menjadi lokasi beberapa pabrik rokok besar.

Namun demikian, bila ditelisik lebih lanjut pada hubungan kerja buruh rokok dengan perusahaannya, 80% dari mereka adalah pekerja outsourcing. Artinya, tingkat kesejahteraan para buruh rokok sama sekali jauh dari cukup. Jaminan hubungan kerja yang buruk tersebut diperparah dengan tidak kompetitifnya produk rokok Indonesia karena tidak memenuhi standar negara-negara tujuan ekspor rokok kita, yang hampir semuanya sudah meratifikasi FCTC.

Menurut BPS, ekspor rokok tahun 2010 mencapai US$ 91,53 juta, namun di tahun 2013 turun ke US$ 33,18 juta.

Dengan demikian, kita membuat negara ini sebagai keranjang sampah raksasa bagi produk domestik yang tidak kompetitif sekaligus produk rokok luar negeri berkualitas buruk, tepat di atas fondasi penderitaan para buruh rokok.

Huru-hara berikutnya soal cukai juga menambah tambalan pada beban galau Indonesia karena rokok. Karena silau akan pemasukan Negara dari cukai rokok, Kementerian Perindustrian birahi untuk meningkatkan target produksi rokok dari 398,6 milyar batang pada tahun 2015 menjadi 524,2 milyar batang pada tahun 2020 daripada memilih kebijakan kenaikan cukai rokok.

Di tengah kekhusyukan pencapaian niat tersebut, Pemerintah lupa bahwa beban ekonomi yang harus ditanggung akibat konsumsi rokok (mencakup biaya membeli rokok sebesar Rp138 triliun, hilangnya produktivitas akibat penyakit sebesar Rp235,4 triliun, dan biaya berobat sebesar Rp5,35 triliun berdasarkan data Kementerian Kesehatan) mencapai Rp378,75 triliun, jauh lebih besar dibandingkan penerimaan negara dari cukai rokok sebesar Rp139 triliun. Tukar guling yang sungguh tidak menguntungkan bukan?

Tepat ketika pola pikir bahwa penerimaan cukai adalah unsur pendapatan yang perlu dilanggengkan (padahal cukai diberlakukan sebagai kompensasi atas komoditas yang mempunyai hazard), kita juga terkunci pada kegalauan khas orang kelas menengah dimana uang pendapatan sebagian besar habis pada konsumsi pangan. Penyakit ini, yang disebut middle income trap, menguras habis kemampuan finansial masyarakat yang tingkat konsumsi rokoknya mengalahkan tingkat konsumsi pangan (sehingga lebih buruk karena tidak ada gizi apapun yang diinvestasikan dari rokok).

Berkaca dari fakta yang tidak dapat diabaikan di atas, sulit rasanya secara rasional untuk bertahan pada mode ‘masih pikir-pikir’ terhadap ratifikasi FCTC. Mengingat adanya urgensi untuk menanggulangi polemik yang muncul, pelaksanaan substansi FCTC perlu segera dilakukan meskipun Indonesia belum meratifikasi FCTC (yang disebut dengan proses aksesi).

Selama tahapan adopsi dalam koridor hukum internasional diproses, kerangka regulasi dan kerangka kebijakan nasional soal pengendalian tembakau harus disiapkan sehingga apabila FCTC pada akhirnya diratifikasi, gaungnya tidak lagi redup di ruang ketidaksiapan pemerintah dan pelaku industri rokok. Kita masih punya cukup waktu untuk merancang beberapa kebijakan antisipasi, antara lain: peningkatan harga rokok; diversifikasi usaha petani tembakau; dan pengarusutamaan pola hidup sehat tanpa rokok terutama untuk kaum muda, hanya apabila kita bersegera dan tak menunda.

Ingat: galau karena rokok menyebabkan gangguan pada janin, impotensi, dan kanker!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s